Jakarta–Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta agar Indonesia bisa mengekspor beras jika pasokan di dalam negeri telah surplus. Hal tersebut disampaikan saat rapat terbatas dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementan sedang mempersiapkan strategi untuk mengekspor beras. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor untuk kebutuhan masyarakat luas telah terhenti sejak 2019.
“Salah satunya aku diminta (Presiden Jokowi) mempersiapkan, kalau kelebihan beras (atau) cukup, ya sekali-sekali kita ekspor. Aku lagi persiapkan itu,” kata Yasin di lingkungan Istana Kepresidenan, Selasa (14/6).
BPS mendata akumulasi periode Januari-Desember 2021, volume impor beras Indonesia mencapai 407.740 ton. Angka itu turun dari rekor impor beras pada kuartal-I 2016 sebanyak 981.992 ton. Sementara itu, produksi beras pada 2019-2021 stabil di level 31 juta ton per tahun.
Pemerintah telah menutup keran impor beras secara besar-besaran sejak 2019. Izin impor beras saat ini hanya untuk keperluan khusus, seperti untuk keperluan hotel, restoran, kafe, serta warga negara asing yang tinggal di Indonesia.
Beras khusus tersebut, seperti beras Basmati, Japonica, Hom Mali, serta beras pecah 100% untuk keperluan bahan baku industri. BPS juga mencatat potensi peningkatan produksi beras pada periode Januari-April 2022. Potensi tersebut didorong peningkatan pada potensi total luas panen padi untuk Januari-April 2021 sebesar 380 ribu hektar atau 8,58% menjadi 4,81 juta hektar.
“Potensi produksi beras pada subround pertama 2022 (Januari-April) kami perkirakan sebesar 14,63 juta ton, atau meningkat sebesar 1,05 juta ton dan secara persentase meningkat 7,7% dibandingkan subround pertama 2021 lalu sebesar 13,58 juta ton,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto.
Produksi padi pada periode pertama tahun ini juga berpotensi naik menjadi 25,4 juta ton. Ini menunjukkan peningkatan 7,7% atau 1,82 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Perum Bulog berencana untuk mengekspor beberapa hasil pangan, salah satunya beras. Adapun beras yang akan diekspor berasal dari daerah dengan biaya logistik yang tinggi, seperti Maluku. Direktur Utama Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya sedang membuktikan bahwa pemerintah dapat melakukan swasembada pangan, khususnya untuk komoditas beras. Salah satu pembuktian yang dimaksud adalah tidak adanya impor beras selama tiga tahun terakhir.
“Kalau dilihat ada impor beras, itu adalah beras khusus. (Akan) tetapi, untuk keutuhan secara umum, kita tidak ada impor, karena cukup,” kata Buwas. Buwas menyebutkan pihaknya sedang mengupayakan ekspor beras ke beberapa negara yang membutuhkan. Adapun, Buwas menyampaikan pihaknya sedang menjajaki bersama kementerian terkait tentang kemungkinan ekspor beras asal Maluku ke Timor Leste.