Gejolak Harga Pangan Bisa Picu Inflasi Lebih Tinggi Dari 3,5 Persen

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Menteri Pertanian untuk mewaspadai inflasi pangan pada tahun 2022 yang diprediksi lebih tinggi. Gejolak harga pangan tahun 2022 (minyak goreng dan kedelai) diperkirakan bergerak lebih tinggi dibandingkan 2021 karena, kenaikan konsumsi masyarakat belum diimbangi dengan perbaikan rantai pasok yang membuat harga pangan terus bergejolak meskipun pasokan memadai.

“Perkiraan inflasi pangan dapat melampaui 3,5 persen pada tahun 2022 ini yang jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 lalu yang berada di angka 3,2 persen,” kata Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian bersama jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (14/2/2022).

Pada kesempatan tersebut, Johan menagih janji Mentan untuk mengatasi persoalan kedelai terkait prediksi inflasi pangan dan naiknya harga tahu tempe menjelang Bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba.

“Bulan Maret ini diprediksi harga tahu tempe bakal melonjak, maka Mentan mesti menunaikan janjinya untuk mengatasi kekurangan produksi dan gejolak harga kedelai sebagai bahan baku utama dari tahu dan tempe,”  tegas Johan.

Mentan harus mewaspadai beberapa komoditas pangan yang sering bergejolak terutama pada momen bulan puasa dan lebaran, pemerintah harus menjamin ketersediaan dan kemananan pasokan melalui produksi dalam negeri.

“Negara tidak boleh sepenuhnya bergantung dengan impor karena saat ini harga pangan dunia yang masih tinggi serta biaya logistic yang belum normal akan selalu berpengaruh pada gejolak harga komoditas pangan,” urai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mempertanyakan capaian produksi komoditas kedelai yang hanya 211.265 ton padahal rata-rata kebutuhan kedelai  dalam negeri sebesar 2.825.219 ton pada tahun 2021 kemarin.

“Ini artinya pemerintah terus berencana impor kedelai setiap tahun, termasuk tahun 2022 berencana impor kedelai sebesar 2.521.224 ton tanpa ada upaya untuk swasembada. Janji Mentan untuk meningkatkan produksi kedelai dalam dua kali masa tanam akan terus ditagih rakyat,” tukasnya.

Dikatakan Johan, kenaikan harga pangan sangat memukul bisnis UMKM, contohnya keluhan produsen tempe tahu  di berbagai daerah atas tingginya harga kedelai sehingga mereka protes atas mahalnya harga kedelai.

“Kita lihat pemerintah telah gagal meningkatkan produksi kedelai untuk kepentingan UMKM, contohnya janji Mentan untuk peningkatan produksi kedelai tidak terlaksana,” ujar Johan.

Persoalan kedelai ini harus serius diatasi pemerintah sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat Indonesia.

“Saya tekankan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan impor tapi memaksimalkan penyerapan dari produksi lokal dan berupaya meningkatkan anggaran untuk peningkatan produksi dan kualitas agroindustri yang berdaya saing global,” tutup Johan.

Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan