Jakarta – Penangkapan ikan ilegal alias ilegal fishing dan tidak teregulasi adalah persoalan global. Berangkat dari hal tersebut, The Food and Agriculture Organization mengaku membuka peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia soal ilegal fishing dan penangkapan ikan terukur (PIT).
“Ini tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini isu prioritas tapi FAO dan Indonesia akan bekerja sama. FAO punya ekspektasi dan pengalaman, menarik untuk melihat apa yang bisa kolaborasikan dengan Indonesia,” ucap FAO Representative in Indonesia and Timor Leste, Rajendra Aryal.
Rajendra kemudian menjelaskan, dukungan pendanaan untuk isu ilegal fishing dan PIT menjadi salah satu poin yang dimasukkan dalam berkas Strategic Action Programme (SAP). SAP adalah program hibah dari Global Environment Facility (GEF)-5 untuk wilayah ISLME (Indonesian Seas Large Marine Ecosystem) yang mencakup Indonesia dan Timor Leste.
Untuk pendanaan fase proyek berikutnya, Rajendra pun menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar US$ 44 juta atau Rp 685 miliar (kurs Rp 15.590). Ia menjelaskan FAO dan Indonesia harus berupaya mencari dukungan internasional untuk melanjutkan program itu.
“Kita tentu mencari dukungan dari komunitas internasional. Tapi impelmentasi SAP ini penting,” jelasnya.
Diwawancarai terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, mengatakan bahwa pendanaan lewat SAP GEF-5 ISLME bisa menjadi opsi mempercepat implementasi PIT. Salah satunya, pendanaan untuk infrastruktur dan teknologi guna mempercepat pendataan penangkapan ikan di Indonesia.
“Kita butuh infrastruktur untuk implementasi PIT,” jelasnya.
Adapun Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya (DJPB) TB Haeru Rahayu, mengatakan bahwa program SAP GEF-5 ISLME sudah dirampungkan Indonesia mulai dari 2019 sampai 2024.
TB, sapaannya, menjelaskan hibah itu telah memberi manfaat manfaat bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan tangkap, serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
Kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), VMA (Vessel Multi Aid), serta penetapan kebijakan untuk perikanan kakap, kerapu, dan rajungan, bisa terlaksana lewat SAP GEF-5 ISLME.
Hibah itu pun berhasil mengidentifikasi permasalahan lingkungan dan lintas batas perairan antara Indonesia dan Timor Leste melalui dokumen Transboundary Diagnostic Analysis (TDA). Selanjutnya, penyelesaian masalah lingkungan tersebut diselesaikan melalui dokumen strategis action program atau SAP.
TB pun mengungkap agar FAO menyarankan agar hibah SAP GEF-5 ISLME diperpanjang lagi. Namun, ia mengatakan KKP ingin agar pendanaan tersebut bisa bersinergi dengan berbagai program KKP. Salah satunya, seperti diketahui, adalah PIT.
“FAO minta (SAP GEF-5 ISLME) diperpanjang, tapi kita mau kaji dulu supaya bisa bersinergi dengan program kita. Jadi kita evaluasi dulu, biar programnya jelas,” pungkasnya.
Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7144884/badan-pangan-dunia-dukung-ri-terapkan-penangkapan-ikan-terukur