(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah telah mencadangkan beras untuk tahun 2023 dengan tujuan stabilisasi harga dan kondisi kedaruratan yang mungkin terjadi. Untuk hal ini, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah melakukan konsolidasi strategi peningkatan serapan gabah dan beras, untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada panen raya Maret-April 2023.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Yogyakarta, Selasa (3/1/2023), menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki cadangan beras yang aman untuk stabilisasi harga dan antisipasi kondisi kedaruratan di 2023.
“Panen raya merupakan saat tepat untuk menyerap semaksimal mungkin. Karena pada momen tersebut gabah dan beras yang diproduksi petani melimpah, tugas pemerintah melalui Bulog memaksimalkan penyerapan untuk mengisi cadangan beras. Selain itu, penyerapan oleh Bulog juga untuk menjaga harga dasar gabah dan beras di tingkat petani agar tidak jatuh,” ujarnya.
Untuk menjaga agar momentum panen raya itu bisa dimanfaatakan dengan baik, berbagai strategi telah disiapkan. Arief mengatakan, hal pertama yang sedang dibenahi adalah terkait penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras.
“Penyesuaian HPP melibatkan masukan banyak pihak agar menghasilkan keputusan yang tepat. Untuk itu, sejak Desember 2022 hingga memasuki Januari 2023 ini, kita rutin lakukan pertemuan dengan para stakeholder perberasan nasional, diantaranya Kementan, BPS, perwakilan asosiasi seperti HKTI, Perpadi, Aslupama, serta perwakilan BUMN dan BUMD,” terangnya.
Saat ini, HPP gabah dan beras masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 yang menetapkan Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani Rp4.200 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp4.250 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.250 per kg, dan Beras Medium di Gudang Bulog Rp8.300 per kg.
“Itu sedang kita review untuk diperbaharui, mengingat saat ini biaya peroduksi dan ongkos transportasi telah mengalami kenaikan, maka diperlukan penyesuaian. Dengan HPP yang baru diharapkan penyerapan oleh Bulog bisa lebih optimal, karena petani dan penggilingan mendapatkan harga yang lebih baik,” jelasnya.
Sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mendapatkan pendelegasian kewenangan terkait perumusan kebijakan dan penetapan HPP serta rafaksi harga.
Langkah strategis selanjutnya adalah mendorong penguatan sinergi antara BUMN-BUMD dan Penggilingan. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akurasi pendataan terkait produksi dan stok beras. Sedangkan untuk memastikan jumlah stok beras nasional di akhir 2022, NFA, BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan, dan Kemendag melakukan survey bersama Stok Beras Nasional pada 31 Desember 2022.
Sumber: https://www.vibizmedia.com/2023/01/04/badan-pangan-nasional-lakukan-optimalisasi-serapan-beras-bulog-di-2023/