Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meminta Bank Indonesia dan pemerintah daerah terus memantau harga dan menjaga tingkat inflasi pangan yang saat ini masih terkendali. Tak hanya itu, pengendalian harga di tingkat petani juga harus terjamin sehingga kenaikan harga pangan sejalan dengan peningkatan pendapatan petani. “Saya bersama Deputi Bank Indonesia, Pangdam TNI (Kodam Hasanudin) dan jajaran pemerintah daerah yang hadir sedang membicarakan bagaimana menyikapi inflasi dari kondisi global yang ada,” kata Mentan SYL di acara kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan di Taman Muccini Makassar, Senin (24/10).
Dia mengingatkan inflasi dunia terus bergerak sangat signifikan. “Indonesia, sesuai data termasuk dalam jajaran negara yang inflasinya sekitar empat persen lebih. Cukup rendah dibanding negara lain,” imbuhnya. Mantan Gubernur Sulsel mengungkapkan rantai distribusi pangan yang panjang mengakibatkan harga sampai ke konsumen tinggi. Baca Juga:
Karena itu, rantai distribusi pangan harus disederhanakan sehingga mengurangi pihak yang mempengaruhi harga pangan. “Kita sudah diberikan alam yang luar biasa. Nah ini tergantung bagaimana para bupati, para gubernur bersinergi dengan semua pihak termasuk TNI, Polri dan ada Bank Indonesia yang terus memantau inflasi,” ujar Mentan SYL.
“Saat ini beras over stock, aman,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Mentan SYL memaparkan strategi Kementan menghadapi krisis pangan dunia. Pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah, serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi. Kedua, sebut Mentan SYL, pengembangan pangan substitusi impor, seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum dan pengembangan ternak domba atau kambing dan itik untuk substitusi daging sapi. Ketiga, peningkatan ekspor seperti sarang burung walet, porang, ayam, dan telur. Mentan SYL juga mengungkapkan semua negara prihatin dengan kondisi yang ada dan Kementan harus memberikan prioritas yang utama. “Pertanian itu untuk makan dan tidak bisa ditunda-tunda karena ini urusan makan rakyat,” tegas Mentan SYL lagi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menambahkan kick off GNPIP menjadi sebagai upaya BI mengendalikan inflasi pangan di daerah. Selain itu, merupakan upaya dan aksi nyata bersama dalam mendukung extra effort pengendalian inflasi pangan dari sisi hulu-hilir dan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022. “Kita harus sama-sama menurunkan karena ini bisa menurunkan daya beli masyarakat dan mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Doni Primanto.
Doni menyebutkan berbagai upaya BI untuk mengendalikan inflasi, salah satunya dengan menjaga pasokan dan kelancaran distrubusi barang dan penguatan ketahanan pangan. Dalam upaya tersebut, pentingnya komitmen, sinergi dan kolaborasi antara BI dan pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi pengendalian inflasi. “Untuk menahan tingkat inflasi Indonesia, Bank Indonesia melakukan beberapa upaya di antaranya menaikkan suku bunga, menjaga kestabilan nilai tukar, melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah serta membantu menjaga pasokan pangan,” papar Doni.
Pada acara tersebut turut hadir jajaran eselon 1 Kementan, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen Totok Imam Santoso, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Gusti Ketut Astawa. Kemudian Gubernur Sulsel yang diwakili Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jausi serta seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel.
Sumber : jpnn.com, Makasar