Jakarta –
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menjaga inflasi daerah sekaligus ketahanan pangan. Hal itu bertujuan agar harga barang secara umum tetap terkendali dan bisa dijangkau oleh masyarakat.
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, ada berbagai upaya yang dilakukan pihaknya untuk mengendalikan inflasi di DKI Jakarta. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta di bidang pangan.
“BUMD DKI Jakarta selalu berusaha keras dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi di Jakarta. Karena, menjaga inflasi artinya kita berupaya mendorong daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Heru, Rabu (25/10/2023).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi tahunan (year on year/yoy) DKI Jakarta pada Agustus 2023 mencapai 2,93 persen, naik 0,12 persen dibandingkan pada Juli 2023. Tetapi, angka tersebut lebih rendah daripada laju inflasi nasional yang mencapai 3,27 persen.
Pada September 2023, angka inflasi cenderung menurun mencapai 1,89 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,61. Atas capaian tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerima insentif fiskal sebesar Rp 10.171.644.000 dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri RI. Insentif tersebut dialokasikan untuk subsidi pangan murah.
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta pun gencar melakukan monitoring harga, stok, serta pasokan rutin ke sejumlah sumber pangan, seperti pasar, distributor, dan lainnya. Adapun lokasi pemantauan tersebar di 47 pasar tradisional dan 11 pasar retail modern.
Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menyatakan, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui usulan penambahan program pangan murah bersubsidi dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun 2024 sebesar Rp 32 miliar. Dengan tambahan tersebut, total anggaran yang diajukan sebesar Rp 985 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 924.332 orang.
Suharini menjelaskan, pihaknya juga terus memperkuat kerja sama dengan daerah produsen penyedia pangan untuk menjaga stok pangan di Jakarta. Pasalnya, produksi sawah yang ada di DKI Jakarta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan, seperti beras sebanyak 300 ton per hari.
“Penguatan kerja sama antardaerah menjadi sangat penting. Kita dibantu oleh BUMD pangan, dalam hal ini PT Food Station Tjipinang Jaya. Selain melakukan training (pelatihan pertanian), Food Station juga melakukan contract farming (kontrak pengadaan pangan),” tuturnya.
Skema kerja sama yang dilakukan berbentuk business to bussines (b to b). Kerja sama tersebut terjalin dengan 36 kabupaten/kota di sembilan provinsi untuk enam komoditas pangan strategis, yaitu beras, daging sapi, telur, daging ayam, cabai, dan bawang merah.
Suharini menambahkan, selain mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah, pihaknya turut mengajak masyarakat untuk mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming), dengan menanam bibit tanaman yang cepat panen. Ada tujuh sasaran ruang untuk urban farming, yaitu rumah susun, lahan kosong, lahan pekarangan, gang perkampungan, sekolah, gedung, serta Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta telah membagikan pula bibit tanaman cepat panen kepada masyarakat, seperti cabai dan terong, yang bisa dipanen sekitar tiga bulan sejak awal bibit ditanam.
“Cabai, terong, itu yang mudah cepat panen. Umur tiga bulan sudah panen, itu panen pertama. Seterusnya juga panen, ada cabai sampai tujuh kali panen,” tutupnya.
Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta swasta dalam menyediakan dan mendistribusikan pangan. Sinergi yang dilakukan di antaranya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan bantuan sarana-prasarana pertanian beserta olahannya.
Selain itu, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri juga rutin dilakukan, untuk mengendalikan inflasi serta mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi. Beragam upaya tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik kategori Jawa dan Bali dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo, turut mengapresiasi TPID di seluruh wilayah Indonesia yang telah bekerja keras dalam mengendalikan inflasi nasional. “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pengendali Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta gubernur, bupati, dan wali kota yang bersama-sama bekerja, sehingga inflasi nasional dapat terkendali. Ini sebuah capaian yang sangat baik,” pungkasnya.
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7001142/ragam-upaya-pemprov-dki-jakarta-jaga-ketahanan-pangan-dan-inflasi