Inflasi Pangan Harus Terkendali Jika tak Ingin RI Alami Krisis Ekonomi

JAKARTA — Pengendalian laju inflasi nasional tengah menjadi salah satu fokus untuk mencegah Indonesia masuk ke jurang krisis ekonomi. Inflasi pangan, yang paling rentan mengalami lonjakan di tengah kenaikan harga komoditas global perlu menjadi perhatian.

Kepala BBSDMP Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi, mengatakan strategi pengendalian inflasi pangan turut menjadi fokus utama untuk mengamankan posisi Indonesia.

Kementan, kata Dedi, sejak jauh hari telah mewaspadai krisis pangan global yang sudah melanda sejumlah negara. Ia menyebut, setidaknya ada 32 negara yang dalam kondisi kejatuhan.

Krisis ekonomi yang terjadi hampir seluruhnya diawali dengan krisis pangan dalam negeri, diikuti krisis moneter, sosial dan politik, HAM dan keamanan, hingga krisis kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya.

“Strategi pertama kita inflasi harus dikendalikan. Kalau tidak terkendali, itu akan diikuti krisis-krisis dimensi yang lain,” kata Dedi dalam webinar yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jumat (6/8/2022) malam.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, pemerintah terus mendorong para petani maupun pelaku usaha sektor pertanian untuk melakukan subsitusi bahan baku impor. Langkah ini menjadi momentum di tengah kenaikan harga komoditas dunia yang berdampak pada harga dalam negeri.

“Bukan hanya menggenjot produksinya, tapi olahannya juga bahkan hingga pemasaran pangan lokal,” kata dia.

Lebih jauh, ia mengatakan, pemerintah selalu berkeinginan untuk dapat melakukan ekspor produk pertanian Indonesia. Restriksi pangan dunia yang dilakukan sejumlah negara dapat menjadi pintu bagi Indonesia untuk masuk mengisi pasar-pasar yang kosong.

Di tengah harga pangan yang tinggi dan pasokan yang terbatas, ekspansi ekspor secara ideal semestinya bisa meningkatkan kesejahteraan para petani dan peterna sebagai produsen pangan di hulu.

“Ini kesempatan kita setelah bisa memenuhi pasar dalam negeri, kita bisa ekspor. Terutama sarang burung walet, porang, dan ayam yang kita sudah membuka ekspor ke Singapura karena ada pembatasan ayam dari Malaysia,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama Juli 2022, mencatat laju inflasi tahunan hingga Juli tembus 4,94 persen year on year (yoy), mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebesar 4,35 persen yoy. Kenaikan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pangan sebagai pemicu utama.

Ia menjelaskan, berdasarkan komponen, inflasi harga pangan bergejolak atau volatile foods mencapai 11,47 persen dan memberikan andil terbesar yakni 1,92 persen terhadap inflasi tahunan.

Adapun, inflasi harga yang diatur pemerintah atau administered price sebesar 6,51 persen dengan andil 1,15 persen. Sedangkan inflasi inti masih cukup terkendali sebesar 2,86 persen dengan andil 1,87 persen.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Arif Satria, mengatakan, isu pangan masih menjadi isu sentral. Dalam tiga pekan terakhir, persoalan pangan juga kerap menjadi bahan pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

“Persiden selalu menyinggung pangan, karena memang ini ancaman krisis yang selalu benar-benar berpotensi terjadi,” katanya.

Kendati demikian, momen ini merupakan momentum Indonesia sebagai negara pertanian untuk bangkit memperkuat lokalitas pangan. Indonesia memiliki banyak komoditas lokal yang bisa digunakan untuk mensubstitusi pangan impor.

Sumber;Republika.co.id