JAKARTA – Guna memudahkan masyarakat memantau harga pangan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) menyediakan Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKP).
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, SIKP sudah dihadirkan Pemprov DKI sejak 2019 lalu.
Ia menyebut, sistem informasi itu dibuat lantaran pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama.
Oleh sebab itu, pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap individu yang harus selalu diperhatikan oleh negara.
Melalui SIKP, masyarakat memantau data stok, pasokan, hingga harga pangan secara real time.
“Sistem monitoring ketersediaan pangan atau dikenal dengan Sistem Infomasi Ketersediaan Pangan masih berjalan dengan baik saat ini,” jelas Suharini, Minggu (10/10/2021).
Lebih lanjut ia menyebut, SIKP merupakan salah satu bagian dari program ketahanan pangan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Melalui SIKP, masyarakat bisa mengetahui berbagai harga komoditas pangan strategis, seperti beras, minyak goreng, gula, garam, hingga telur.
Tak hanya itu, harga berbagai jenis ikan dan daging, mulai dari sapi, kambing, ayam, serta babi bisa dipantau secara real time.
Sebagai informasi, komoditas pangan strategis adalah kelompok komoditas yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan harga yang berubah-ubah (volatile food) yang berdampak pada tingkat inflasi.
Selain itu, komoditas pangan strategis merupakan kelompok pangan yang paling sering dikonsumsi masyarakat, sehingga ketersediaannya di pasar selalu dipantau.
Masyarakat pun bisa memperoleh informasi pasar mana saja yang menyediakan bahan kebutuhan pokok tersebut dengan harga paling tinggi maupun terendah.
Selain bermanfaat bagi masyarakat, SIKP juga menjadi acuan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menetapkan kebijakan terkait harga, pengelolaan stok atau logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.
“Data yang diinput adalah stok dan harga pedagang di 47 pasar tradisional, 9 pasar modern dan 3 daerah yang masuk dalam Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur),” jelasnya.
Berdasarkan situs sikp.jakarta.go.id, stok beras di DKI Jakarta hingga 10 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB mencapai 31.412 ton dengan harga rata-rata Rp 10.018,75.
Dari jumlah tersebut, mayoritas beras didatangkan dari wilayah Jawa Tengah, persentasenya pun mencapai 35,47 persen.
Kemudian, Cirebon 26,42 persen, Karawang 12,57 persen, Bandung 6,42 persen, Jawa Timur 3,26 persen, Cianjur 0,51 persen, Banten 0,47 persen, Bulog 1,16 persen, serta antarpulau 4,71 persen.
Situs yang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta juga terhubung dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional hingga Sistem Informasi Badan Ketahanan Pangan milik Kementerian Pertanian.
Kemudian, situs SIKP juga terhubung dengan Sistem Informasi Pangan (SIPANGAN) Kementerian Pertanian, serta Sistem Informasi Toko Tani.
Sumber:Tribunnews.com